Lebih Arif Butet Kertaradjasa : Bukan Jamannya Pns Hanya 'Manthuk-Manthuk'

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Aparatur negara, baik PNS atau pejabat lainnya, kini  harus berbeda  sesudah terjadinya perubahan politik nasional. Selain harus siap menjadi pelayan masyarakat, pejabat dilarang lagi hanya 'manthuk-manthuk' (manggut-manggut -  red) ibarat jaman dulu.

Seniman Butet Kertaradjasa mengatakan, PNS atau pejabat dimasa kemudian selalu ditakuti oleh masyarakat. Mereka biasanya terlihat seram, congkak dan menakutkan. Pegawai rendahan yang punya inisiatif,  ketika itu justru disingkirkan oleh para atasan atau penguasa masa itu. 

Di kala sekarang, yang sudah terbebas dari ketakutan, masyarakat boleh kritis, bebas memberi masukan. Untuk itu diharapkan perubahan mindset, membuat kultur gres di masyarakat, bahwa PNS di kala kini yaitu pelayan masyarakat.

Butet Kertaradjasa,  ketika menjadi salah satu narasumber pada sarasehan Pemkab Kulon Progo yang bertemakan Peningkatan Kapasitas Aparatur, di obyek wisata alam Dolan Ndeso, Kalibawang, Kulon Progo,DIY Jum’at malam (19/12). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti 132 pejabat eselon IV yang tersebar di seluruh SKPD lingkup Pemkab Kulon Progo.

“Kita semua di kala ini tidak bisa mengelak untuk mengambil tugas di kala perubahan ini. "Bukan jamannya PNS hanya manthuk-manthuk. Dalam dinamika perubahan ini  Gubernur, Bupati, Walikota sudah terbuka. Tetapi bila kaki-kakinya tidak bisa mengimbangi, maka semangat perubahan itu konyol, " ujarnya.

Karena itu, berdasarkan Butet , pimpinan dan jajarannya harus memiliki visi yang sama.  Kasihan para pemimpin yang sudah benar tetapi kaki-kakinya belum benar maka jalannya akan terpincang-pincang,  "Itulah yang sering saya katakan kepada tema-teman PNS. Tapi mereka kadang mengatakan, sudah kritis dan bupatinya ok, tetapi atasannya saya itu lho, Pak, nanti terus dimutasi,” terperinci Butet yang disambut geerr dan tepuk tangan semua peserta.

Pembawa program Sentilan Sentilun yang selalu tampil bersama pemain drama kondang Slamet Rahardjo di salah satu televisi swasta nasional ini menambahkan bahwa usaha itu tidak berhenti dalam waktu pendek. Sejauh kita konsisten meyakini bahwa kebenaran itu yang diperjuangkan, pada saatnya legalisasi itu akan datang. Salah satunya telah dibuktikan oleh Presiden ketika ini yaitu Joko Widodo.

Dikatakan, Pak Jokowi yang awalnya bukan kader partai, dengan segala kendala ketika menjadi walikota Solo, menjadi Gubernur DKI dan ketika Pilpres, tetapi karena  mengusung nilai dan dengan meyakini kebenaran, ketika usia kerjanya yang gres dua bulan, kita bisa melihat kinerjanya. Pemimpin ketika ini tidak menghujat masa lalu.  Dengan tata krama, adat para menterinya juga tidak menghujat masa lalu, tetapi melaksanakan tindakan nyata.  Masyarakat sendiri yang menyimpulkan, 10 tahun kemudian itu kerja apa, imbuh Butet.

Butet berharap aparatur sipil negara di Kulon Progo bisa memperlihatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Keberhasilan itu akan tampak dari sejauh mana pelayanan yang sudah memperlihatkan manfaat bagi masyarakat, tuturnua.

Bupati Kulon Progo H.Hasto Wardoyo dalam kesempatan itu menekankan agar  para pemimpin di Kulon Progo selalu mengedepankan  kebersamaan dengan mengusung visi yang sama, sehingga tidak berpikir parsial,  bukan lagi ego sektoral, atau berpikir terkotak-kotak, tetapi sistem.

“Harus kita sadari bersama bahwa visi kebersamaan dalam suatu sistem itu penting, meskipun memang kadang sangat sulit alasannya sistem itu sangat kompleks dan detail. Sukses SKPD itu bekerjsama juga dipengaruhi oleh SKPD yang lain, untuk itu jangan ada egoisme SKPD,” tegas Hasto.

Sekda Kabupaten Kulon Progo RM.Astungkoro mengatakan, acara ibarat ini gres pertama kali. Kedepan acara serupa akan diikuti seluruh pejabat struktural eselon IV, dan secara bertahap, hal yang sama juga akan diberikan bagi para pejabat eselon III dan II. Hal ini selain untuk menambah wawasan juga untuk melihat sejauh mana kapasitas aparatur yang bersangkutan, serta kebersamaan bagi para pejabat di Kulon Progo.

Sekda menambahkan, Baperjakat sudah setuju untuk mengubah proses mutasi dan promosi berdasar pada hasil dan pengamatan kegiatan-kegiatan ibarat ini, sehingga ada acara pemecahan suatu tema masalah. "Kali ini temanya kemiskinan dan kedepan dengan tema-tema yang lain. Akhirnya bila anda dimutasi dari kecamatan ke SKPD atau sebaliknya, sudah tidak membutuhkan waktu usang untuk pembiasaan pekerjaan,” terperinci Astungkoro.

Pembuatan tema-tema ini berdasarkan Astungkoro, sejalan dengan tuntutan ketika ini di mana dalam Diklat Kepemimpinan masing-masing penerima harus membuat sebuah proyek perubahan yang sesuai dengan daerah kerjanya. Selain itu untuk mempersiapkan diri ke depan bahwa dalam pengisian jabatan eselon II dengan sistem lelang jabatan.

Lelang jabatan eselon II ini nantinya tidak hanya diperuntukan bagi pejabat di Kulon Progo saja, tetapi dari luar Kulon Progo bisa ikut, jadi makin banyak kompetitornya. Untuk itu acara ibarat ini juga akan dilakukan bagi para pejabat eselon III dan juga eselon II,” terperinci Astungkoro yang juga akan melaksanakan penilaian para pejabat eselon IV yang telah menjabat 5 tahun lebih di daerah yang sama. (mckp/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Kemenpan-RB