Lebih Pandai Mendikbud : Kesejahteraan Pns Perlu Ditingkatkan & Informasi Mendikbud Terima Aspirasi Perwakilan Guru Tik

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Pegawai Negeri Sipil memerlukan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan birokrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan. 

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan seusai kegiatan bincang-bincang  kegiatan NET TV, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

“Dengan peningkatan kesejahteraan, maka pelayanan birokrasi  pendidikan dan kebudayaan harus sanggup terwujud sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan,” tutur Mendikbud.

Mendikbud menyampaikan dalam menerjemahkan kesepakatan memperlihatkan pelayanan yang baik dalam bidang pendidikan, harus ditermahkan menjadi aksi. 

Komitmen, kata Mendikbud, tidak hanya disampaikan saja, tetapi harus benar-benar diterapkan. “Kalau hanya kesepakatan saja tanpa aksi, maka pelayanan birokrasi pendidikan yang baik tidak akan sanggup terwujud,” ujar Mendikbud.

Pemberian pelayanan birokrasi pendidikan dan kebudayaan pun tidak terlepas dari penyiapan anggaran. Penganggaran tersebut, tutur Mendikbud, akan terus dilakukan pengawasan mulai dari perencanaan hingga dengan pengimplementasiannya. Hal itu perlu dilakukan, alasannya yakni berdasarkan Mendikbud ada banyak sekali keputusan cenderung merugikan negara ketika dalam proses pengambilan keputusan tersebut tidak diawasi.

“Perlu dibangun kesadaran, alasannya yakni hulu dilakukannya pencegahan penyimpangan ada di pendidikan. Kalau birokrasi pendidikan bersih, maka sekolah pun juga akan bersih,” pungkas Mendikbud. (Seno Hartono)   

MENDIKBUD TERIMA ASPIRASI PERWAKILAN GURU TIK

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mendapatkan aspirasi perwakilan guru teknologi warta dan komunikasi (TIK). Mendikbud mendorong para guru mata pelajaran (mapel) TIK untuk mempunyai teladan pikir yang aktual dan mengakibatkan Indonesia sebagai tuan rumah teknologi.

“Jangan buat Indonesia sebagai negara konsumtif, tetapi jadikan Indonesia pemain dan produktif TIK,” katanya di Kemdikbud, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Para perwakilan guru TIK memberikan aspirasi terkait implementasi Kurikulum 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 yang mengatur tugas guru TIK/KKPI. Pada permen tersebut guru TIK dijadikan sebagai pembimbing dan fasilitator TIK bagi penerima didik, sesama guru, dan karyawan sekolah dalam membangun lingkungan TI yang sehat dan produktif di satuan pendidikan.

Mendikbud menyampaikan, ketika ini sedang dilakukan penilaian atas Kurikulum 2013 termasuk soal TIK. Nantinya, kata dia, akan dilihat kesesuaiannya sebagai pecahan perjuangan memperbaiki kurikulum. “Masukan bapak ibu guru ini konstruktif dan aplikatif alasannya yakni bapak ibu guru lah yang berada di ruang kelas,” katanya.

Perubahan atas perbaikan kurikulum, kata Menteri Anies, akan dilakukan secara sedikit demi sedikit termasuk penambahan atau pengurangan mata pelajaran. Menurut dia, hal ini dilakukan semoga pihak-pihak yang akan mengalami konsekuensi itu sanggup disiapkan. “Persoalannya yakni bagaimana belum dewasa kita sanggup mencar ilmu dengan baik dan para pengajar-pengajarnya juga ada solusi. Insya Allah akan kita kerjakan dengan cara bijaksana dan melindungi banyak sekali macam kepentingan,” katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional (AGTIKKNAS) Wijaya Kusumah menyampaikan,  perubahan dan peningkatan mapel TIK yang sesuai tuntutan zaman dilakukan dengan bukan menghapus mata pelajaran. Menurut dia, yang harus dilakukan yakni memperbarui materinya dan melatih guru-gurunya. “Kita tidak ingin selamanya menjadi konsumen di bidang TIK, tetapi produsen. Kalau mapel TIK dihapuskan maka bangsa kita hanya menjadi konsumen. Banyak juga sehabis mapel TIK dihapus para guru honorer dan swasta dirumahkan,” katanya.

Arif Rahman perwakilan guru TIK dari Depok, Jawa Barat  berharap supaya pelajaran TIK atau KKPI kembali ke dalam mata pelajaran di kelas dan bukan sebagai bimbingan saja. “Mapel TIK ini sangat luar biasa bila dikembangkan,” katanya.

Syamsul Rijal, guru SMPN 6 Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menyampaikan, dirinya diangkat menjadi guru TIK semenjak 2006 dari gugusan CPNS guru keterampilan. Meskipun bukan berlatar belakang TIK namun dipercaya untuk mengajar TIK . “Seiring berjalan waktu saya ikut sertifikasi dan diakui sebagai guru professional di bidang TIK,” katanya. Dia berharap semoga sanggup mengajar mapel TIK kembali.

Bambang Susetyanto, guru TIK SMPN 1 Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengatakan, dirinya bersemangat memikirkan anak bangsa terutama di bidang TIK.  Menurut dia, TIK bukan hanya sebagai alat saja melainkan sain yang perlu dipelajari dan perlu pola-pola cara penyampaiannya. “Seandainya TIK dihilangkan bagaimana dengan anak kami?” katanya. (Agung SW)

Referensi artikel : Kemdikbud RI

Lebih Arif Tidak Perlu Curang, Lulus Unas Lebih Simpel - Bsnp Kaji Denah Gres Kriteria Kelulusan Unas 2015

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya mencegah potensi kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (unas) Sekolah Menengah Pertama dan SMA. Caranya ialah dengan mempermudah potensi kelulusan siswa. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sekarang sedang mengkaji kriteria gres kelulusan unas 2015.

Anggota BSNP Teuku Ramli Zakaria menjelaskan, hukum gres perihal kriteria kelulusan unas 2015 (tahun pelajaran 2014/2015) ditetapkan dalam Permendikbud 44/2014."Permendikbud ini dikeluarkan di masa Pak Nuh (13 Oktober 2014, red)," katanya di Jakarta kemarin.

Setelah kajian di internal BSNP itu tuntas, akan dibawa ke Mendikbud Anies Baswedan. Rencananya pekan depan mereka akan menghadap RI-26 (Kode Mendikbud). Selanjutnya akan ditetapkan apakah kajian dari BSNP itu disahkan untuk contoh kelulusan unas 2015 nanti. Dia menyampaikan hingga kemarin belum mendapat kepastian apakah unas 2015 diselenggarakan ibarat apa.

Ramli menjelaskan ada satu perbedaan mencolok antara unas 2015 dengan unas 2014. Yaitu pembobotan atau porsi evaluasi antara hasil unas murni dengan nilai sekolah. Tahun ini pembobotannya ialah nilai unas murni 60 persen, sedangkan nilai sekolah 40 persen.

"Persentase 60:40 itu direvisi untuk unas 2015," tutur Ramli. Dia menjelaskan persentase yang gres ialah bobot nilai unas murni 50 persen dan nilai sekolah juga 50 persen. Sedangkan untuk pemobotan nilai sekolah, Ramli menyampaikan tidak ada perbedaan dengan unas tahun ini. Yakni bobot nilai rapor sebesar 70 persen, kemudian nilai ujian sekolah sebesar 30 persen.

Lalu untuk nilai minimal kelulusan siswa tidak ada yang dikoreksi. Ramli menyampaikan nilai minimal kelulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan ialah 4,00. Kriteria berikutnya ialah rata-rata minimal dari semua mata pelajaran yang diujikan ialah 5,50.

Menurut Ramli porsi yang sama besar antara nilai unas murni dengan nilai sekolah menciptakan siswa tidak terlalu terbebani ketika mengejarkan soal unas. "Sehingga siswa tidak perlu curang. Sebab unas bukan penentu kelulusan," paparnya.

Dia mencotohkan seorang siswa mendapat nilai ujian murni 2 dan nilai sekolah 7. Kedua nilai itu lantas dijumlah, sehingga ketemu nilai 9. Nilai penjumlahan itu kemudian dibagi dua, sehingga skor selesai siswa ialah 4,5. "Dengan skor 4,5 itu, berarti memenuhi kriteria angka minila kelulusan (4,0)," terang Ramli.

Kepala SMAN 76 DKI Jakarta Retno Listyarti tetap menolak pelaksanaan unas sebagai penentu kelulusan. Meskipun bobot nilai murni unas sebagai komponen kelulusan dikepras menjadi 50 persen, ia menyampaikan masih ada campur tangan pemerintah pusat.

"Saya masih beropini unas cukup dijadikan sebagai alat pemetaan. Bukan sebagai alat kelulusan," tandas wanita yang juga pelopor pendidikan itu. (wan)

Sumber : Jawa Pos National Network

Lebih Arif Kurikulum 2013 Diterapkan Penuh Paling Lambat Tahun 2018

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan Kurikulum 2013 (K-13) dijalankan secara penuh atau serentak pada 2018. Keputusan itu lebih cepat dari Peraturan Pemerintah 32/2013 yang memilih bahwa transisi dari Kurikulum 2006 ke K-13 sejatinya berjalan tujuh tahun, yakni mulai 2013 hingga 2020 nanti.

"Insyallah masyarakat tidak perlu menunggu hingga tujuh tahun. Tetapi kita juga tidak punya alasan untuk terburu-buru," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Jakarta Senin (22/12). Menteri asal Kuningan, Jawa Barat, itu mengumumkan kebijakan ini depan sejumlah kepala dinas pendidikan tingkat provinsi di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta.

Pertemuan tertutup itu digelar untuk rapat koordinasi (rakor) persiapan implementasi kurikulum per Januari 2014. Sebagaimana diketahui, mulai Januari 2014, hanya ada 6.221 unit sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai pilot project implementasi K-13. Sedangkan sekolah lainnya kembali menerapkan Kurikulum 2006.

Anies menjelaskan, keputusan sidang kabinet menyebutkan bahwa K-13 diimplementasikan di luar sekolah pilot project mulai tahun pelajaran 2015/2016. Namun hingga dikala ini Kemendikbud belum memutuskan berapa jumlah sekolah yang akan menjalankan K-13 pada Juni-Agustus 2015 nanti.

Menteri alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, dalam rentang Januari-Juni 2015 digunakan Kemendikbud untuk menggeber training guru dan persiapan teknis implementasi K-13 lainnya. "Di antara yang paling krusial yaitu pendistribusian buku," sebutnya.

Anies mengatakan, dikala ini ada beberapa sekolah yang ingin melanjutkan implementasi K-13 dengan beberapa alasan. Di antaranya ada sekolah swasta yang ingin tetap menjalankan K-13 alasannya yaitu sudah terlanjur membeli buku untuk satu tahun.

Anies menyampaikan kasus-kasus menyerupai itu sejatinya tidak dianjurkan. Tetapi jikalau terpaksa, akan dilakukan penilaian apakah sekolah tadi benar-benar siap melanjutkan implementasi K-13. "Kita tetap pada prinsip bahwa sekolah yang gres menjalankan K-13 selama satu semester untuk berhenti dulu. Kembali ke Kurikulum 2006, alasannya yaitu kita akan penilaian K-13," terperinci Anies.

Dia menjelaskan, Kemendikbud tidak ingin akseptor didik dan guru menjalankan K-13 yang belum diuji dan diperbaiki. Menurutnya, sekolah yang ngeyel ingin melanjutkan K-13 untuk menanggung konsekuensinya sendiri-sendiri.

Sedangkan Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemendikbud Ibnu Hamad menuturkan, dalam pertemuan itu ada dinas pendidikan provinsi yang oke dan tidak oke atas kebijakan pemberlakuan K-13 secara terbatas lagi. Di antara yang oke implementasi K-13 kembali terbatas yaitu dari Provinsi Kalimantan Selatan.

"Mereka oke selama penundaan ini digunakan untuk penilaian implementasi K-13," tutur Ibnu. Evaluasi itu terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, kesiapan buku, dan kemampuan teknis guru mengajar menurut K-13. 

Sementara itu juga ada perwakilan provinsi yang keberatan dengan pemberlakuan K-13 secara terbatas mulai Januari nanti. Diantara yang menolak yaitu dari Jawa Timur dan Jogjakarta. Ibnu mengatakan, belum ada keputusan dari Kemendikbud apakah mengabulkan atau tidak tuntutan dari Provinsi Jawa Timur.

Seperti diketahui provinsi yang dipimpin Gubernur Soekarwo ini meminta tetap menjalankan K-13 di semua sekolah.

Pada intinya, Ibnu mengatakan, pertemuan dengan dinas pendidikan ini untuk merumuskan petunjuk teknis (juknis) implementasi kurikulum Januari nanti. Sebab banyak pemda yang mengeluh belum ada ketetapan juknis implementasi K-13 baik di sekolah pilot project maupun di sekolah lainnya. (wan/kim)

Sumber artikel : Jawa Pos National Network

Lebih Terpelajar Tinggalkan Gaya Priyayi, Untuk Kembalikan Wibawa Aparatur Negara –“Mengembalikan Paradigma Priyayi Menjadi Melayani”

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo biar aparatur negara meninggalkan gaya hidup priyayi (feodal) menjadi melayani, bukan untuk mewaspadai atau tidak mempercayai kinerja para ASN. Tetapi hal itu dilaksanakan untuk mengembalikan kewibawaan aparatur negara, khususnya pegawai negeri sipil (PNS).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi  ketika mengunjungi kantor Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (23/12/2014). Dalam kesempatan itu, Menteri Yuddy didampingi oleh Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi dan dihadiri oleh seluruh jajaran ASN kota Sukabumi.

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, selama ini paradigma pegawai negeri yakni priyayi. “Preseiden Jokowi mau menjadikan para aparatur ini sebagai pola dengan mengembalikan paradigma priyayi menjadi melayani," ucapya.

Kepada seluruh aparatur di Pemkot Sukabumi, Yuddy juga mengungkapkan mengenai pentingnya blusukan ke warga. Selain dapat mengetahui duduk kasus warga, aparatur juga dapat menjalin kedekatan dengan rakyat. "Kalau rakyat sudah akrab dengan kita maka program-program yang kita buat untuk kesejahteraan rakyat dapat dengan gampang kita jalankan dan rakyat pun niscaya akan membantunya," tutur Yuddy.

Selain itu, Yuddy juga menjelaskan mengenai pentingnya aparatur negara hidup sederhana. Menurutnya, kebijakan yang hanya mengijinkan mengundang paling banyak 400 orang ketika aktivitas janji nikah tidak akan menimbulkan perilaku iri dari rakyat. Kalau dulu itu pejabat bikin pesta meriah, di hotel glamor dengan kendaraan beroda empat yang glamor dan usul banyak. Rakyat niscaya berpikir beliau yang bikin aktivitas tetapi kita yang kena imbasnya alasannya yakni mereka kena macet.

Ini juga menyakiti hati rakyat, menghilangkan kewibawaan negara. Makanya kebijakan ini kita buat, dilarang mengundang lebih dari 400 orang ketika aktivitas janji nikah sehingga tidak akan timbul keirian di hati rakyat.

Oleh alasannya yakni itu, Yuddy berharap biar kebijakan ini dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga rakyat dapat melihat kalau aparatur sipil ketika ini sudah sangat berbeda. "Kita semua juga harus kerja ikhlas. Pelayanan publik harus dijalankan dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian kawasan sehingga kota Sukabumi akan menjadi kota yang semakin maju," imbuhnya. (HUMAS MENPANRB)

Sumber gambar dan artikel : Kemenpan-RB

Lebih Arif Butet Kertaradjasa : Bukan Jamannya Pns Hanya 'Manthuk-Manthuk'

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Aparatur negara, baik PNS atau pejabat lainnya, kini  harus berbeda  sesudah terjadinya perubahan politik nasional. Selain harus siap menjadi pelayan masyarakat, pejabat dilarang lagi hanya 'manthuk-manthuk' (manggut-manggut -  red) ibarat jaman dulu.

Seniman Butet Kertaradjasa mengatakan, PNS atau pejabat dimasa kemudian selalu ditakuti oleh masyarakat. Mereka biasanya terlihat seram, congkak dan menakutkan. Pegawai rendahan yang punya inisiatif,  ketika itu justru disingkirkan oleh para atasan atau penguasa masa itu. 

Di kala sekarang, yang sudah terbebas dari ketakutan, masyarakat boleh kritis, bebas memberi masukan. Untuk itu diharapkan perubahan mindset, membuat kultur gres di masyarakat, bahwa PNS di kala kini yaitu pelayan masyarakat.

Butet Kertaradjasa,  ketika menjadi salah satu narasumber pada sarasehan Pemkab Kulon Progo yang bertemakan Peningkatan Kapasitas Aparatur, di obyek wisata alam Dolan Ndeso, Kalibawang, Kulon Progo,DIY Jum’at malam (19/12). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti 132 pejabat eselon IV yang tersebar di seluruh SKPD lingkup Pemkab Kulon Progo.

“Kita semua di kala ini tidak bisa mengelak untuk mengambil tugas di kala perubahan ini. "Bukan jamannya PNS hanya manthuk-manthuk. Dalam dinamika perubahan ini  Gubernur, Bupati, Walikota sudah terbuka. Tetapi bila kaki-kakinya tidak bisa mengimbangi, maka semangat perubahan itu konyol, " ujarnya.

Karena itu, berdasarkan Butet , pimpinan dan jajarannya harus memiliki visi yang sama.  Kasihan para pemimpin yang sudah benar tetapi kaki-kakinya belum benar maka jalannya akan terpincang-pincang,  "Itulah yang sering saya katakan kepada tema-teman PNS. Tapi mereka kadang mengatakan, sudah kritis dan bupatinya ok, tetapi atasannya saya itu lho, Pak, nanti terus dimutasi,” terperinci Butet yang disambut geerr dan tepuk tangan semua peserta.

Pembawa program Sentilan Sentilun yang selalu tampil bersama pemain drama kondang Slamet Rahardjo di salah satu televisi swasta nasional ini menambahkan bahwa usaha itu tidak berhenti dalam waktu pendek. Sejauh kita konsisten meyakini bahwa kebenaran itu yang diperjuangkan, pada saatnya legalisasi itu akan datang. Salah satunya telah dibuktikan oleh Presiden ketika ini yaitu Joko Widodo.

Dikatakan, Pak Jokowi yang awalnya bukan kader partai, dengan segala kendala ketika menjadi walikota Solo, menjadi Gubernur DKI dan ketika Pilpres, tetapi karena  mengusung nilai dan dengan meyakini kebenaran, ketika usia kerjanya yang gres dua bulan, kita bisa melihat kinerjanya. Pemimpin ketika ini tidak menghujat masa lalu.  Dengan tata krama, adat para menterinya juga tidak menghujat masa lalu, tetapi melaksanakan tindakan nyata.  Masyarakat sendiri yang menyimpulkan, 10 tahun kemudian itu kerja apa, imbuh Butet.

Butet berharap aparatur sipil negara di Kulon Progo bisa memperlihatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Keberhasilan itu akan tampak dari sejauh mana pelayanan yang sudah memperlihatkan manfaat bagi masyarakat, tuturnua.

Bupati Kulon Progo H.Hasto Wardoyo dalam kesempatan itu menekankan agar  para pemimpin di Kulon Progo selalu mengedepankan  kebersamaan dengan mengusung visi yang sama, sehingga tidak berpikir parsial,  bukan lagi ego sektoral, atau berpikir terkotak-kotak, tetapi sistem.

“Harus kita sadari bersama bahwa visi kebersamaan dalam suatu sistem itu penting, meskipun memang kadang sangat sulit alasannya sistem itu sangat kompleks dan detail. Sukses SKPD itu bekerjsama juga dipengaruhi oleh SKPD yang lain, untuk itu jangan ada egoisme SKPD,” tegas Hasto.

Sekda Kabupaten Kulon Progo RM.Astungkoro mengatakan, acara ibarat ini gres pertama kali. Kedepan acara serupa akan diikuti seluruh pejabat struktural eselon IV, dan secara bertahap, hal yang sama juga akan diberikan bagi para pejabat eselon III dan II. Hal ini selain untuk menambah wawasan juga untuk melihat sejauh mana kapasitas aparatur yang bersangkutan, serta kebersamaan bagi para pejabat di Kulon Progo.

Sekda menambahkan, Baperjakat sudah setuju untuk mengubah proses mutasi dan promosi berdasar pada hasil dan pengamatan kegiatan-kegiatan ibarat ini, sehingga ada acara pemecahan suatu tema masalah. "Kali ini temanya kemiskinan dan kedepan dengan tema-tema yang lain. Akhirnya bila anda dimutasi dari kecamatan ke SKPD atau sebaliknya, sudah tidak membutuhkan waktu usang untuk pembiasaan pekerjaan,” terperinci Astungkoro.

Pembuatan tema-tema ini berdasarkan Astungkoro, sejalan dengan tuntutan ketika ini di mana dalam Diklat Kepemimpinan masing-masing penerima harus membuat sebuah proyek perubahan yang sesuai dengan daerah kerjanya. Selain itu untuk mempersiapkan diri ke depan bahwa dalam pengisian jabatan eselon II dengan sistem lelang jabatan.

Lelang jabatan eselon II ini nantinya tidak hanya diperuntukan bagi pejabat di Kulon Progo saja, tetapi dari luar Kulon Progo bisa ikut, jadi makin banyak kompetitornya. Untuk itu acara ibarat ini juga akan dilakukan bagi para pejabat eselon III dan juga eselon II,” terperinci Astungkoro yang juga akan melaksanakan penilaian para pejabat eselon IV yang telah menjabat 5 tahun lebih di daerah yang sama. (mckp/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Kemenpan-RB

Lebih Bakir Pengembangan Kurikulum Harus Jadikan Penerima Didik Gemar Belajar, Gemar Bersosialisasi, Dan Gemar Berkarya

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Pengembangan kurikulum memperlihatkan efek yang besar kepada masa depan penerima didik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menekankan pengembangan kurikulum sanggup memenuhi unsur untuk menyebabkan penerima didik menjadi gemar belajar, gemar bersosialisasi, dan gemar berkarya.

“Ketiga hal gemar tersebut harus sanggup dibangun dan diterjemahkan dalam kurikulum,” kata Mendikbud dalam sambutannya di program silaturahim bersama para pegawai Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), di kantor Puskurbuk, Jakarta, Senin (29/12/2014).

Mendikbud juga berpesan supaya selalu menanyakan pertanyaan wacana masa depan penerima didik. “Selalu bertanyalah kepada penerima didik, bila besar mau buat karya apa, dan jadikan penerima didik seorang pembelajar seumur hidup,” ucap Mendikbud.

Selain penanaman ketiga kegemaran kepada penerima didik, Mendikbud juga menekankan pentingnya memperhatikan pembangunan huruf baik dengan serius. Kedua hal ini diyakini Mendikbud Anies akan membentuk generasi emas Indonesia yang cemerlang.

Tidak lupa Mendikbud mengingatkan kembali pesan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara, untuk menyebabkan sekolah menjadi taman yang menyenangkan. “Dalam pengembangan kurikulum tempatkan sekolah sebagai taman berguru yang menyenangkan bagi penerima didik,” pungkas Mendikbud.  (Seno Hartono)

Sumber : Kemdikbud RI